Standarisasi Halal

DAFTAR ISI

Halaman judul
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan 1
A.Latar Belakang 1
B.Rumusan Masalah 1
C.Tujuan 1
BAB II Pembahasan 2
A.Antara Standar Halal dan Standar Mutu 2
B.Perundangan terkait Standarisasi Halal 2
C.Tinjauan Syar’I terkait Halal dan Haramnya suatu Makanan 4
D.Prinsip Hala dan Haram 5
E.LPPOM MUI 8
F.Study Kasus Ajinomoto 11
BAB III Penutup 15
Kesimpulan 15
Daftar Pustaka 16

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
“Makanlah makanan yang halal lagi baik”, demikianlah perintah Allah kepada umat Islam seperti tertera dalam alQur’an dalam surat al-Maaidah ayat 88. Dengan demikian, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam era global sekarang ini penetapan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah pada waktu teknologi beum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh umat islam yang merupakan aian terbesar penduduk Indonesia (lebih dari 85%).
Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertfikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang dengan sertifikat tersebut si produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.
Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenui kaidah syari’ah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme sertifiasi halal itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu standard an system yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.

B.Rumusan Masalah
Bagaimana solusi yang diberikan dalam realitas masyarakat terkait kasus Ajinomoto?

C.Tujuan
Untuk mengetahui solusi yang diberikan dalam realitas masyarakat terkait kasus Ajinomoto

BAB II
PEMBAHASAN

A.Antara Standar Halal dan Standar Mutu
Standar halal tidak sama dengan standar mutu. Mutu ditetapkan oleh produsen atas dasar permintaan atau kebutuhan konsumen dan mutu adalah suatu konsensus. Halal ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa melalui al-Qur’an dan hadis yang diinterpretasikan oleh orang yang memiliki otoritas untuk itu (ulama). Seringkali diperlukan suatu ijtihad bersama (dilakukan oleh sekelompok ulama) yang dikenal oleh Ijma. Dengan demikian, penetapan halal tidak bias dilakukan oleh sembarang orang.1

B.Perundangan Terkait Standarisasi Halal
1. UU No. 7/1996 tentang Pangan
Di dalam UU No. 7 tahun 1996 beberapa pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab Label dan Iklan Pangan pasal 30 dan 34. Bunyi pasal dan penjelasan pasal tersebut adalah:
Pasal 30
1)Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam dan atau di kemasan pangan.
2)Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:
a)Nama produk
b)Daftar bahan yang digunakan
c)Berat bersih atau isi bersih
d)Nama dan alamat pihak yang memproduksi
e)Keterangan tentang halal; dan
f)Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa
Penjelasan pasal 30 ayat 2 (e): keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam.
Pasal 34
1)Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.
Penjelasan: dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.2
2. RUU tentang Jaminan Produk Halal
Meskipun peraturan tentang produk halal ini diatur oleh UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan, timbul inisiatif pemerintah dalam hal ini Departemen Agama (Depag) untuk memunculkan Rancanngan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal yang disusun dengan dalih bertujuan melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, obat, kosmetika dan menggunakan produk lainnya yang tidak halal sehingga dipandang perlu untuk menetapkan UU tentang Jaminan Produk Halal.
Pemunculan Racangan Undang-Undang (RUU) tentang jaminan produk halal ini tentunya merupakan “kebijakan” yang diambil (ditempuh) olah Negara (melalui lembagnya atau pejabatnya) untuk menetapkan hokum yang mana yang perlu diganti, atau perlu diubah, atau hokum yang mana perlu dipertahankan, atau hokum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan Negara atau pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan Negara (seperti mensejahterahkan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud (saragi; 2006:18). Hal inilah yang dimaksud dengan Ius Constituendum, yakni peraturan yang dicita-citakan dengan adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Alasan pemerintah memunculkan RUU tentang jaminan produk halal karena UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, UU No. 7 tahun 1997 tentang pangan, UU No. 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan pelaksanaannya belum memberikan kepastian hokum dan jaminan hokum pada umat islam untuk mengenal dan produk lainnya yang halal.3

C.Tinjauan Syar’I terkait Halal dan Haramnya suatu Makanan
Ayat yang memerintahkan orang-orang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan berhati-hati dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsinya, dan selalu berupaya meraih karunia Allah SWT pada saat mengkonsumsinya seperti pada surat al-Maidah ayat 88:
Ayat tersebut di atas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syari’ah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lain-lain.
Sesuai dengan kaidah ushul fiqih, segala sesuatu yang Allah tidk melarangnya berarti halal. Dengan demikian semua makanan dan minuman diluar yang diharamkan adalah halal. Oleh karena itu, sebenarnya sangatlah sedikit makanan dan minuman yang diharamkan tersbut. Walaupun demikian, pada zaman dimana tekhnologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan manusia, maka permasalahan makanan dan minuman halal menjadi relative kompleks. Pembahasan mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan tinjauan syar’I adalah bagaimana Allah memberikan rambu-rambu tentang makanan dan minuman menurut al-Qur’an dan as-Sunnah. Pembahasan menurut syar’i merupakan dasar hokum suatu makanan, karena tanpa dasar hokum syar’I yang tepat maka pembahasan mengenai makanan dan minuman halal dari segi tekhnologi menjadi salah arah.
Salah satu contoh bagaimana al-Qur’an memberikan rambu-rambu tentang makanan adalah pada ayat berikut:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ssungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah:173)
Dari ayat di atas jelaslah bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya ada empat:
a)Bangkai: yang termasuk dalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk kedalamnya hewan yang matinya tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya (QS. Al-Maidah:3)
b)Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir (QS. al-An’aam:145)
c)Daging babi. Kebanyakan Ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut, termasuk semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya.
d)Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Menurut HAMKA, ini berarti binatang juga yang disembelih untuk yang selain menyebut nama Allah. Tentu saja semua bagian bahan yang dapat dimakan dan produk turunan daru bahan ini juga haram seperti berlaku pada babi.4

D.Prinsip Halal dan Haram
Asal tiap benda mubah. Tidak ada satupun barang haram kecuali segelintir yang disebut haram oleh ajaran Islam. Hal ini misalnya disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah 29, surah 45:13, dan surah 31:20. Dalil atau nash shahih dan tegas dan mengharamkan sesuatu pun jumlahnya sangat sedikit. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan hakim dan bazzar, “Apa saja yang Allah halalkan dalam kitab-Nya maka Ia halalkan dan apa saja yang diharamkanNya maka ia haram. Sedangkan yang Dia diamkan maka dibolehkan. ”
Penentuan halal haram adalah otoritas Allah semata. “Sungguh Allah telah menerangkan kepadamu apa yang Ia haramkan atas kamu” (QS. Al-Anam:119). “Katakanlah! Apakah kamu sudah mengetahui sesuatu yang diturunkan Allah untuk kamu daripada rejeki, kemudian kamu jadikan padanya itu halal dan haram? Katakanlah! Apakah Allah telah member izin kepadamu, ataukah kamu memang berdusta dengan nama Allah?” (QS. 10:59).
Mengharamkan yang halal dan sebaliknya merupakan kesyirikan. Sebuah hadis kudsi yang diriwayatkan Imam Muslim menyatakan “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tapi datanglah setan kepada mereka. Setan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi mereka agar menyekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak Aku turunkan keterangan kepadanya”.
Mengharamkan yang halal dan sebaliknya, berdampak pada timbulnya kejahatan dan bencana. Karena itulah, para ulama merumuskan kaidah yang berbunyi: Sesuatu yang bahayanya lebih besar adalah haram dan yang manfaatnya lebih besar adalah halal.
Setiap yang halal tak memerlukan yang haram. Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali ada substitusinya yang lebih baik dan memenuhi kebuthan manusia. Sehingga, manusia tidak perlu memanfaatkan yang haram dalam hidupnya.
Perantara menuju keharaman adalah haram. Berdasarkan prinsip inilah, MUI mengharamkan barang halal yang dinamai atau diasosiasikan dengan barang yang jelas haram. Misalnya soft drink halal yang dinamai beer, atau minuman penyegar yang dinamakan misalnya Johny Walker (Merek miras).
Bersiasat terhadap yang haram adalah haram. Sebagaimana telah mengharamkan sarana menuju keharaman, Islam pun mengharamkan segala siasat menuju keharaman.
Niat baik tidak menghalalkan yang haram. Amal shaleh seorang muslim diterima sebagai ibadah bila dilandasi niat ikhlas dan dilakukan dengan cara yang syar’i. Satu saja unsure itu hilang, maka amal menjadi amal salah. Imam Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan, Nabi Muhammad pernah berkata: “Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik pula. Allah memerintah kepada mukmin seperti halnya perintah kepada Rosul”.
Dalam hadist lain, Imam Ahmad dan kawan-kawan mengabarkan, Rasul berkata, “Tak seorangpun yang bekerja mendapatkan kekayaan dengan jalan haram, kemudian ia sedekahkan hasilnya, bahwa amal itu akan diterima: dan kalau diinfaqkan, tidak juga beroleh barokah, dan tidak pula ia tinggalkan melainkan sebagai bekal ke neraka. Sungguh, Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Keburukan tidaklah dapat menghapuskan keburukan.”
Jauhilah syubhat agar tak terlibat haram. Untuk memberikan ruang intelektual bagi manusia guna berijtihad, di antara perkara halal dan haram ada perkara yang disebut syubhat (remang-remang). Ini bisa jadi karena tidak jelasnya jalan untuk menganalogikan dengan hokum yang pararel. Terhadap masalah seperti ini, Islam mengajarkan sikap waro’, yakni menjauhkan diri dari perkara syubhat agar tak terseret pada yang haram.
Imam Bukhari, Muslim dan Turmudzi meriwayatkan, Nabi berkata: “Yang halal sudah jelas dan haram pun jelas. Diantaranya ada perkara syubhat, banyak orang tidak mengetahuinya apakah ia haram atau halal. Barangsiapa menjauhinya untuk membersihkan agama dan dirinya maka ia selamat, dan barangsiapa mengerjakannya sedikitpun ia hampir-hampir terjatuh pada perkara haram. Ia bagai orang yang menggembala kambing di sekitar daerah terlarang, sehingga hampir-hampir terjatuh ke daerah larangan itu. Ingatlah, setiap raja mempunyai daerah larangan dan daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya.”
Yang haram berlaku untuk semua orang. Zat haram, sedikit banyaknya tetap haram. Jadi, barang haram bersifat dominan dan menyeluruh bila bercampur dengan barang halal. Maka, logis jika persoalan halal dan haram berlaku mutlak untuk seluruh umat yang niscaya saling berinteraksi dalam kehidupan.
Darurat membolehkan yang terlarang. Dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan nyawa, seseorang diijankan untuk terpaksa mengkonsumsi barang haram. Asalkan, tidak berlebihan atau seperlunya saja (QS 2:185; 5:6; 4:28).5

E.LPPOM MUI
1. Pengertian LPPOM MUI
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.
Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989.
Alasan lembaga ini didirikan adalah bahwa ajaran agama Islam mengatur sedemikian rupa tentang makanan dan minuman. Makanan dan minuman dapat dikategorikan sebagai halal, haram, atau syubhat. Bahan yang diharamkan dalam ajaran Islam adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 179) sedangkan minuman yang dikatagorikan haram adalah semua bentuk khamr (minuman yang memabukkan) (Al Qur’an Surat Al Baqarah 219). Para ulama mendefiniskan khamr sebagai segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang sehingga dari definisi ini penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius termasuk dalam katagori khamr. Masalah ini dipandang sebagai masalah penting bagi umat Islam karena menyangkut masalah keyakinan dan hukum syariat. Terlebih-lebih, pada masa kini banyak industri pangan, kosmetika, dan obat-obatan yang berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi sehingga dipandang perlu diperiksa apakah dibuat dengan atau mengandung unsur-unsur haram serta membahayakan bagi konsumen.

2. Sertifikasi Kehalalan
Sebagai lembaga otonom, bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat Halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.
Syarat kehalalan produk tersebut meliputi:
1.Tidak mengandung babi dan bahan bahan yang berasal dari babi
2.Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
3.Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.
4.Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi; jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat.
Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya harus melampirkan spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bahan aliran proses. Surat keterangan itu bisa dari MUI daerah (produk lokal) atau lembaga Islam yang diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
Setelah itu, tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan dan audit ke lokasi produsen yang bersangkutan serta penelitian dalam laboratorium yang hasilnya dievaluasi oleh rapat tenaga ahli LPPOM MUI yang terdiri dari ahli gizi, biokimia, pangan, teknologi pangan, teknik pemrosesan, dan bidang lain yang berkait. Bila memenuhi persyaratan, laporan akan diajukan kepada sidang Komisi Fatwa MUI untuk memutuskan kehalalan produk tersebut.
Tidak semua laporan yang diberikan LPPOM MUI langsung disepakati oleh Komisi Fatwa MUI. Terkadang, terjadi penolakan karena dianggap belum memenuhi persyaratan. Dalam kerjanya bisa dianalogikan bahwa LPPOM MUI adalah jaksa yang membawa kasus ke pengadilan dan MUI adalah hakim yang memutuskan keputusan hukumnya.
Sertifikat halal berlaku selama dua tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor sertifikat diberikan pada setiap pengapalan. Dalam rentang waktu tersebut, produsen harus bisa menjamin kehalalan produknya. Proses penjaminannya dengan cara pengangkatan Auditor Halal Internal untuk memeriksa dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System) di dalam perusahaan. Auditor Halal tersebut disyaratkan harus beragama Islam dan berasal dari bagian terkait dengan produksi halal. Hasil audit oleh auditor ini dilaporkan kepada LPPOM MUI secara periodik (enam bulan sekali) dan bila diperlukan LPPOM MUI melakukan inspeksi mendadak dengan membawa surat tugas.
3. Kiprah Internasional
Selain mengadakan sertifikasi halal di tingkat nasional, LPPOM MUI juga mengadakan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di berbagai belahan dunia melalui Dewan Halal Dunia (World Halal Council, WHC) yang dirintis sejak tanggal 6 Desember 1999. Tema besar yang diangkat dewan ini adalah masalah standarisasi halal termasuk prosedur maupun sertifikasinya, mengingat organisasi yang mengeluarkan sertifikat di berbagai negara memiliki prosedur dan standar yang berbeda-beda. Sebagai langkah awal, WHC menerapkan sertifikasi dan standarisasi halal yang digunakan di Indonesia. WHC berniat mengajukan standar halal kepada lembaga internasional WTO (World Trade Organization). Kantor WHC berkedudukan di Jakarta.6

F.Study Kasus Ajinomoto
Pada tahun 2001, masyarakat dibuat heboh akibat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mengharamkan Ajinomoto. Sebab, berdasarkan penelitian MUI, bahan baku Ajinomoto ditengarai dicampur dengan lemak babi. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, langsung tersentak.
Sebelum ini, sebenarnya Ajinomoto sudah mengantungi sertifikat ‘halal’ dari MUI. Namun itu hanya berlaku dua tahun, dan berakhir sejak Juni 2000. Setelah tanggal itu, pihak Ajinomoto tak melakukan pemeriksaan lagi ke MUI. Mereka malah mengubah bahan bakunya, yang ditengarai MUI mengandung ekstrak lemak babi.
PT Ajinomoto Indonesia membantah bahwa produk akhir MSG Ajinomoto mengandung unsur “porcine”. Bantahan PT Ajinomoto itu dikemukakan dalam siaran pers yang ditandatangani Department Manager PT Ajinomoto Indonesia, Tjokorda Bagus Sudarta. Sebelumnya Tjokorda melalui media masa mengakui menggunakan bactosoytone yang diekstrasi dari daging babi untuk menggantikan polypeptone yang biasa diekstrasi dari daging sapi. Diungkapkan juga olehnya, alasan menggunakan bactosoytone itu karena lebih ekonomis, namun penggunaan ekstrasi daging babi itu hanyalah sebagai medium dan sebenarnya tidak berhubungan dengan produk akhir.
Dalam siaran persnya, Tjokorda mengatakan, untuk menghilangkan keresahan dan menjaga ketenangan masyarakat dalam mengkonsumsi produk Ajinomoto, maka pihaknya akan menarik secara serentak di seluruh Indonesia produk MSG Ajinomoto yang telah beredar dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu terhitung mulai 3 Januari 2001. Jumlahnya sekitar 10 ribu ton. Tjokorda mengatakan, setelah proses penarikan selesai dilaksanakan maka pemasaran produk baru MSG Ajinomoto akan menggunakan unsur “mameno” dalam proses produksi setelah mendapat sertifikat halal dari LP POM MUI.
Dalam siaran pers itu juga disebutkan, PT Ajinomoto Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengatakan, seluruh produk Ajinomoto harus ditarik dari peredaran dan stok baru hanya boleh dipasarkan setelah mendapat sertifikat halal yang baru dari MUI. Akibat kasus ini, PT Ajinomoto terpaksa harus memberi ganti-rugi pedagang dengan total nilai sebesar Rp 55 milyar.7
Analisis Kasus Ajinomoto
Bactosoytone sebagai media pertumbuhan bakteri, dibuat tersendiri (oleh Difco Company di AS), dengan cara hidrolisis-enzimatik dari protein kedelai (Soyprotein). Dalam bahasa yang sederhana, protein-kedelai dipecah dengan bantuan enzim sehingga menghasilkan peptida rantai pendek (pepton) yang dinamakan Bactosoytone itu. Enzim yang dipakai pada proses hidrolisis inilah yang disebut Porcine, dan enzim inilah yang diisolasi dari pankreas-babi.8
Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwasanya salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan MSG (Monosodium Glutamat) merupakan berasal dari babi. Akan tetapi mengapa produsen tetap menggunakannya walau dengan alasan untuk penghematan.
Sudah jelas PT. Ajinomoto tersebut telah melanggar UU no, 8 tahun 1999 tentang pelnggaran konsumen, UU no. 7 tahun 1996 tentang pangan, UU no. 3 tahun 1992 tentang kesehatan serta PP no. 69 tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan. Selain itu karena yang mengkonsumsi adalah mayoritas mamsyarakat yang beragama Islam, maka PT. Ajonomoto tersebut banyak melanggar peraturan dalam ayat suci al-Qur’an.
Adalah suatu hal yang tepat jika PT. Ajinomoto tersebut mengganti kerugian yang bermilyar-milyar karena keteledorannya.
Solusi dari Kasus tersebut adalah:
1.Diperlukan peraturan yang tegas.
Dalam undang-undang pangan dan peraturan perlindungan konsumen masalah halal hanya diatur dalam masalah pelabelan, yaitu barangsiapa yang mencantumkan label halal maka produsen tersebut harus bertanggungjawab akan kebenaran pernyataan label tersebut. Pertanyaannya, apabila tidak dicantumkan label, apakah otomatis halal? Ternyata tidak juga. Lalu, apakah semua bahan pangan harus dilabel? Bagaimana dengan daging segar? Jika berbelanja di pasar tradisional, bagaimana memilih yang halal? Bagaimana dengan industry kecil, makanan jajanan, apakah perlu label juga?
Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, maka adalah sangat wajar apabila diharuskan semua bahan pangan yag diproduksi dan diedarkan di Indonesia adalah makanan dan minuman yang halal, kecuali makanan dan minuman yang ditunjukan bagi non muslim.
Nah, makanan dan minuman bagi non muslim inilah yang perlu dilabel dengan jelas, missal “haram bagi umat Islam”. Dengan demikian, hanya sedikit makanan dan minuman yang dilabel. Dengan cara ini maka akan sangat memudahkan bagi konsumen muslim untuk memilih, karena sudah dijamin bahwa semua yang ada di pasaran adalah halal, kecuali yang berlabel tidak halal.
2.Produsen harus memiliki system jaminan halal dan lebuh berhati-hati
Kerugian yang diderita akibat diharamannya suatu produk pangan seharusnya bisa dicegah apabila suatu produsen memiliki system jaminan pangan halal. System ini identik dengan system jaminan mutu yang diterapkan oleh standar ISO misalnya. Dalam system ini, komitmen produsen dinyatakan dalam kebijakan mutu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam manual mutu dan SOP (Standart Operating Procedure).
Setiap produsen juga harus memiliki halal guidline yang berisi petunjuk apa itu haram, apa saja bahan yang haram secara umum dan secara khusus, dan bentuk database agar memudahkan bagi siapa saja untuk memilih bahan apa saja yang halal.
3.Konsumen harus lebih kritis.
Telah dilaporkan bahwa tahun 2001 baru ada sekitar 10% produk pangan saja yang sudah berlabel halal, lalu yang 90% lainnya bagaimana? Nah, disini diperlukan ketelitian konsumen untuk memilih produk yang akan dikonsumsinya. Jika tidak yakin dengan kehalalannya maka jangan dibeli dan dikonsumsi. Jadi harus selalu memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsinya, halal atau tidak. Dengan kata lain konsumen arus lebih peduli dengan makanan dan minumannya karena ternyata masih banyak sekali makanan dan minuman haram atau subhat yang beredar di sekitar kita. Selain itu, konsumen muslim juga harus menuntut haknya kepada pemerintah, agar bahan pangan, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia harus halal, kecuali yang ditunjukkan bagi non muslim.
4.Setiap muslim harus belajar dan mendalami lagi hokum-hukum islam.
Dari perdebatan tentang halal tidaknya MSG Ajinomoto terlihat bahwa masih banyak para ilmuan dan masyarakat awam yang kurang memahami hokum-hukum Islam, khususnya berkenaan dengan hokum halal dan haramnya suatu makanan.
5.Diperlukan kerja keras ulama (bekerjasama dengan ilmuan) dalam menuntaskan status berbagai bahan pangan yang masih diragukan kehalalnnya.
Dengan diharamkannya suatu produk fermentasi yang diperoleh dengan menggunakan media yang mengandung unsure babi, maka dampaknya akan luas sekali, sehingga perlu pengkajian ulang berbagai produk fermentasi yang selama ini beredar. Disamping itu, diperlukan pula ijtihad untuk menetapkan status hokum bagi produk-produk bioteknologi lainnya seperti hasil rekayasa genetika. Sebagai contoh, enzim porcine protease yang digunakan dalam pembuatan bacto soytone sebetulnya bisa saja diproduksi oleh bakteri hasil rekayasa genetika dimana gen genetika porcine protease dari babi diekspresikan ke suatu bakteri, sehingga si bakteri tersebut mampu menghasilkan porcine protease.9

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Standar halal berbeda dengan standar mutu. Mutu ditetapkan oleh produsen atas permintaan konsumen. Sedangkan halal merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.
Penentuan standarisasi halal untuk suatu produk makanan ditentukan oleh suatu badan yang bernama LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), yaitu lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.
Salah satu kasus yang kami angkat disini adalah kasus PT. Ajinomoto yang tidak memperpanjang jatah sertifiksai halalnya dan PT tersebut telah menggatikan polypeptone yang biasa diekstrasi dari daging sapi dengan bactosoytone yang diekstrasi dari daging babi. Sudah jelas hal tersebut melanggar UU UU no, 8 tahun 1999 tentang pelnggaran konsumen, UU no. 7 tahun 1996 tentang pangan, UU no. 3 tahun 1992 tentang kesehatan serta PP no. 69 tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan.
Sehingga diperlukan peraturan yang tegas, Produsen harus memiliki system jaminan halal dan lebuh berhati-hati, Konsumen harus lebih kritis, Setiap muslim harus belajar dan mendalami lagi hokum-hukum islam, dan Diperlukan kerja keras ulama (bekerjasama dengan ilmuan) dalam menuntaskan status berbagai bahan pangan yang masih diragukan kehalalnnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Hadist
Apriyantono, Anton. 2003. Panduan Belanja dan Konsusi Halal. Jakarta: Khairul Bayaan
Candra, Diana. 2007. Rahasia di Balik Makanan Haram. Malang: UIN Malang Press
http://www.halalguide.info
http://www.media.isnet.com
http://www.wikipedia.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: